Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Arnadi Pelm,
menolak tawaran pemerintah kabupaten setempat untuk menjadi pembimbing haji daerah pada musim haji 2013. "Kalau saya mau
menjadi tim pembimbing haji daerah, sudah sejak tiga tahun yang lalu
atau saat pertama kali daerah ini mendapatkan kuota haji, tetapi saya
menolaknya sejak awal," kata Arnadi.
Begitu pula dengan tahun ini, politisi dari Partai Demokrat itu menyatakan tetap menolak menjadi tim pembimbing haji (TPHD) daerahnya. Ia menjelaskan, alasan menolak menjadi TPHD karena belum punya pengalaman dan belum pernah menunaikan ibadah
haji, sehingga sulit untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pembimbing haji dengan
baik.
Kemudian, lanjut dia, pembiayaan TPHD itu mengunakan uang negara yang notabene uang rakyat, sehingga tidak pantas sebagai wakil rakyat yang mencukupi secara ekonomi masih mengunakan uang negara untuk beribadah haji. "Kalau saya mau berangkat haji, lebih baik saya pakai uang pribadi saja, kenapa harus menjadi TPHD," katanya lagi.
Ia menegaskan, tidak setuju jika anggaran khusus untuk TPHD itu diberikan kepada pejabat pemerintah setempat yang notabene belum pernah berangkat haji dan belum berpengalaman dalam membimbing haji. Menurut dia, seharusnya yang menjadi TPHD itu adalah orang yang berpengalaman dan mengerti tentang agama Islam atau yang sudah pernah menunaikan ibadah, sehingga orang itu lebih mudah membimbing jemaah haji yang baru berangkat haji.
Ia mengemukakan, jika pemerintah setempat ingin memberangkatkan warganya secara gratis menjadi TPHD, sebaiknya diberikan untuk tokoh agama yang rajin beribadah di masjid atau warga yang sudah berusia lanjut usia tetapi secara ekonomi mereka tidak mampu membiayai sendiri untuk berangkat haji.
Begitu pula dengan tahun ini, politisi dari Partai Demokrat itu menyatakan tetap menolak menjadi tim pembimbing haji (TPHD) daerahnya. Ia menjelaskan, alasan menolak menjadi TPHD karena belum punya pengalaman dan belum pernah menunaikan ibadah
Kemudian, lanjut dia, pembiayaan TPHD itu mengunakan uang negara yang notabene uang rakyat, sehingga tidak pantas sebagai wakil rakyat yang mencukupi secara ekonomi masih mengunakan uang negara untuk beribadah haji. "Kalau saya mau berangkat haji, lebih baik saya pakai uang pribadi saja, kenapa harus menjadi TPHD," katanya lagi.
Ia menegaskan, tidak setuju jika anggaran khusus untuk TPHD itu diberikan kepada pejabat pemerintah setempat yang notabene belum pernah berangkat haji dan belum berpengalaman dalam membimbing haji. Menurut dia, seharusnya yang menjadi TPHD itu adalah orang yang berpengalaman dan mengerti tentang agama Islam atau yang sudah pernah menunaikan ibadah, sehingga orang itu lebih mudah membimbing jemaah haji yang baru berangkat haji.
Ia mengemukakan, jika pemerintah setempat ingin memberangkatkan warganya secara gratis menjadi TPHD, sebaiknya diberikan untuk tokoh agama yang rajin beribadah di masjid atau warga yang sudah berusia lanjut usia tetapi secara ekonomi mereka tidak mampu membiayai sendiri untuk berangkat haji.
0 komentar:
Posting Komentar